Dialektika Status Desa dalam Pemeringkatan BUMDes

DIALEKTIKA STATUS DESA DALAM PEMERINGKATAN BUMDes

Oleh: TPP Pendamping Lokal Desa Kecamatan Rimbo Ulu – Priyanto Joko Mandito

Pemeringkatan BUMDes bukan sekadar kegiatan administrasi atau penginputan data semata, tetapi merupakan bagian dari proses evaluasi dan refleksi terhadap perkembangan desa dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan yang difasilitasi oleh TPP Pendamping Lokal Desa, desa diajak untuk melihat sejauh mana Badan Usaha Milik Desa mampu tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam dialektika pembangunan desa, status desa sering kali menjadi cerminan dari kemampuan tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta keberhasilan pengelolaan potensi lokal. Desa dengan BUMDes yang aktif dan produktif cenderung memiliki daya dorong ekonomi yang lebih baik dibanding desa yang belum mampu mengelola usahanya secara optimal.

Kegiatan pemeringkatan BUMDes menjadi ruang diskusi antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, pendamping desa, dan stakeholder lainnya untuk membedah berbagai tantangan di lapangan. Mulai dari kelembagaan, administrasi, legalitas, hingga pengembangan unit usaha yang berkelanjutan. Dalam proses tersebut, Pendamping Lokal Desa berperan sebagai fasilitator yang membantu desa memahami indikator penilaian sekaligus mendorong peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.

Melalui forum koordinasi dan pendampingan seperti yang terlaksana di Kecamatan Rimbo Ulu, muncul semangat bersama bahwa BUMDes bukan hanya milik pemerintah desa, tetapi milik seluruh masyarakat desa. Karena itu, keberhasilan pemeringkatan bukan diukur dari angka semata, melainkan dari tumbuhnya kesadaran kolektif untuk membangun desa yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Pemeringkatan BUMDes juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa ke depan. Desa yang mampu menunjukkan tata kelola BUMDes yang baik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dalam pengembangan usaha, kerja sama kemitraan, maupun akses program pemberdayaan lainnya.

Sebagai Pendamping Lokal Desa, Priyanto Joko Mandito menegaskan bahwa pendampingan bukan hanya soal administrasi, tetapi bagaimana menghadirkan semangat perubahan di desa. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa, BPD, pengurus BUMDes, dan masyarakat, maka BUMDes dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.